Oleh: Choirul Aminuddin, Penulis SinKos
ADA gemuruh suara di internal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang nyaris tidak terdengar di ruang publik, yakni peluang Joko Widodo alias Jokowi menggantikan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum.
Kaesang Pangarep, putra ketiga Jokowi, adalah Ketua Umum PSI 2025-2030. Ia terpilih di Kongres Solo tahun lalu dengan perolehan suara lebih dari 65 persen, mengalahkan Ronald Aristone Sinaga alias Bro Ron (22,23 persen) dan Agus Mulyono Herlambang (12,49 persen).
Bila bertolak pada pundi-pundi suara yang dikeduk Kaesang di Kongres Solo, angka mayoritas tersebut dapat dijadikan indikator bahwa posisinya sangat kuat dan sulit dijatuhkan. Oleh sebab itu, kepemimpinannya di Partai Gajah hingga akhir periode, boleh dikatakan, lempang tak berliku.
Selain mendapatkan sokongan dari dalam partai, Kaesang dikawal oleh politikus senior Ahmad H.M. Ali yang kini menjabat sebagai Ketua Harian PSI. Ahmad Ali sebelum bergabung ke PSI pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, 2009-2014, dari Partai Patriot. Ia kemudian merapat ke Partai Nasional Demokrat (NasDem) hingga menjadi anggota DPR RI dua periode (2014-2019 dan 2019-2024).
Sementara itu, Kaesang juga memiliki topangan kuat dari sang ayah, Jokowi, presiden dua periode 2014-2019 dan 2019-2024, sebagai Ketua Dewan Pembina PSI. Belum termasuk Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan pada Kabinet Merah Putih, yang kini menempati posisi Sekretaris Jenderal partai.
Kaesang yang berusia 32 tahun pada akhir Desember tahun ini dianggap “anak kemarin” di dunia politik, namun nama yang saya sebutkan di atas dapat dijadikan jaminan bahwa ia akan matang dalam kawalan para politikus senior PSI.
Meskipun fakta tersebut sulit dibantah, namun ada isu santer mengatakan bahwa Jokowi bakal menggusur posisi sang anak sebagai Ketua Umum PSI. Masih dihitung, apakah mekanisme penggantian itu melalui Kongres Luar Biasa atau Kaesang mengundurkan diri secara sukarela sebelum periode kepemimpinannya berakhir pada 2030.
Saya rasa masuk akal jika Jokowi ingin mengendalikan PSI sepenuhnya sebagai Ketua Umum. Betapa tidak. Pada pemilihan umum 2029 yang akan datang, persaingan perebutan suara sangat keras bukan hanya dari partai penghuni Senayan, melainkan juga dari partai yang sebelumnya tidak lolos ambang batas parlemen dan partai baru.
Persaingan itu tidak termasuk wacana yang berkembang, yakni ambang batas parlemen lima persen pada pemilihan raya 2029. Wacana ini diamini oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pada pemilihan umum 2024, ambang batasnya hanya empat persen.
Jokowi, saya meyakini, masih menjadi magnet kuat bagi kader PSI untuk meraih suara maksimal sehingga dapat meloloskan mesin politik ini dari ketentuan parliamentary threshold (PT).
Presiden ke-7 ini dianggap berpengalaman memimpin Indonesia selama 10 tahun. Pengalaman ini, bagi kader PSI, dapat dijadikan modal untuk ngegas partai hingga menjadi penghuni Senayan, berapa pun PT yang dipatok.
Pada Rapat Kerja Nasional PSI di Makassar, Januari 2026, Jokowi menyatakan secara terbuka bahwa ia akan bekerja keras untuk partai. “Saya akan bekerja mati-matian untuk PSI,” ucapnya.
Ucapan itu disusul dengan janjinya akan datang ke daerah-daerah hingga kecamatan di seluruh Indonesia. “Kalau dibutuhkan saya harus datang, saya masih sanggup.”
Setelahnya, pada Juni 2026, Jokowi berangkat dari Solo menuju Lampung. Kota ini menjadi kunjungan perdananya sebagai bagian dari konsolidasi partai. Sementara itu, informasi yang masuk ke telinga saya menyebutkan, ia akan menghadiri Rapat Koordinasi Daerah PSI Jawa Barat pada akhir September ini.
Sekali lagi, saya ingin menyampaikan keyakinan, Jokowi akan memimpin PSI pada saat yang tepat demi kemenangan partai pada pemilihan umum 2029.
Sekian