JAKARTA — Aktivis Syukur Mandar menilai persoalan ekonomi dan tata kelola pemerintahan Indonesia tidak akan selesai hanya dengan mengganti satu atau dua menteri. Menurutnya, perubahan harus diarahkan pada pembenahan sistem, terutama cara negara mengelola sumber daya alam dan membangun kemandirian daerah.
Syukur menilai Presiden memiliki posisi paling menentukan karena memegang kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan para pembantunya.
“Saya tidak tertarik bicara soal orang. Yang saya tertarik hanya bicara soal presiden karena dia satu-satunya yang punya otoritas untuk melakukan perubahan di negeri ini,” ujar Syukur.
Menurut dia, persoalan pertama yang perlu dibenahi adalah sistem rekrutmen pejabat publik. Ia mengusulkan agar proses pemilihan pembantu Presiden tidak semata-mata didasarkan pada kepentingan politik, tetapi juga mempertimbangkan kapasitas dan integritas.
“Proses rekrutmen pembantu-pembantu presiden itu harus ada ruang untuk uji publik supaya setiap orang yang diminta Presiden untuk membantu dalam kabinet punya kapasitas, punya integritas,” katanya.
Syukur juga menyoroti ketergantungan negara terhadap pajak. Menurutnya, Menteri Keuangan seharusnya mampu meyakinkan Presiden untuk membangun sistem penerimaan negara yang tidak terus-menerus menambah beban masyarakat.
“Negara ini jangan hidup bergantung pada pajak rakyat,” tegasnya.
Ia kemudian menawarkan gagasan yang disebutnya sebagai “revolusi Pasal 33”. Menurut Syukur, amanat Pasal 33 UUD 1945 harus diterjemahkan ke dalam desain baru pengelolaan sumber daya alam sehingga manfaat ekonomi yang diperoleh negara jauh lebih besar.
Ia bahkan mengusulkan perubahan kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan menilai negara tidak seharusnya hanya mengandalkan penerimaan PNBP dari aktivitas eksploitasi sumber daya.
Menurut Syukur, negara harus memperoleh nilai tambah yang lebih besar dari kekayaan alam melalui pengelolaan dan kontrak ekonomi yang lebih menguntungkan kepentingan nasional.
Persoalan lain yang menjadi sorotan Syukur adalah ketergantungan fiskal daerah.
Menurutnya, banyak daerah masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Karena itu, ketika terjadi efisiensi anggaran dan transfer berkurang, pemerintah daerah langsung menghadapi tekanan fiskal.
“Daerah di Indonesia itu mayoritas bergantung pada subsidi pusat,” ujarnya.
Syukur juga menilai persoalan tersebut berkaitan dengan desain otonomi daerah dan pemekaran wilayah. Menurutnya, pemerintah perlu menghitung kembali kemampuan fiskal daerah agar pembentukan daerah baru tidak semakin meningkatkan ketergantungan terhadap pusat.
Dalam pandangannya, perubahan juga harus menyentuh komposisi kabinet. Syukur mengusulkan agar lebih banyak posisi menteri diisi kalangan profesional, sementara keterwakilan partai politik dibatasi.
Ia menyebut pembantu Presiden seharusnya fokus menjalankan tugas pemerintahan, bukan membangun citra politik pribadi.
“Siapapun menjadi pembantu presiden jangan sibuk bangun citra,” katanya.
Syukur juga menekankan pentingnya etika pejabat publik. Menurutnya, standar etik harus menjadi perhatian penting ketika seorang pejabat publik namanya muncul dalam perkara korupsi, meskipun asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati.
“Political etik jauh lebih tinggi daripada political law enforce,” ujarnya.
Namun, Syukur mengingatkan bahwa perubahan tidak dapat hanya bergantung pada satu figur. Jika pemerintah ingin melakukan perubahan besar, menurut dia, ekosistem politik dan kelembagaan juga harus dipersiapkan.
Ia menyebut terdapat pilihan antara memperkuat sentralisasi atau memperkuat sistem otonomi daerah yang sudah berjalan.
“Kalau memang pilihannya ini kita kembali ke sentralistik, kita juga membutuhkan jaminan pemimpin yang betul-betul revolusioner,” katanya.
Sebaliknya, apabila otonomi daerah tetap dipertahankan, menurut Syukur, sistemnya harus diperkuat agar daerah memiliki kewenangan dan kapasitas untuk berkembang.
Ia memperingatkan, persoalan pusat-daerah yang dibiarkan terlalu lama dapat meningkatkan ketidakpuasan dari bawah.
“Kalau kita lama membiarkan situasi kayak begini, revolusi itu akan dimulai dari bawah,” ujarnya.
Karena itu, Syukur mendorong Presiden melakukan perubahan yang lebih menyeluruh, bukan sekadar pergantian personalia kabinet. Baginya, inti perubahan terletak pada pembenahan tata kelola negara, pengelolaan sumber daya alam, hubungan pusat-daerah, serta sistem rekrutmen pejabat publik.
SELENGKAPNYA SAKSIKAN VIDEO DIBAWAH INI: